Surabaya, Seputarperistiwanews.com – Ikatan Persatuan Putra Madura (IPPAMA) menggelar aksi demo damai di depan Gedung Gubernur Jawa Timur pada Rabu (8/1/2025).
Aksi tersebut dilakukan untuk mengkritisi lemahnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2020-2023.
Ketua Harian IPPAMA, Acek Kusuma, mengungkapkan temuan masalah berulang yang menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal pemerintah. Meski berbagai proyek melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas, ia menyebut kerugian negara, potensi kerugian, serta ketidakpatuhan ribuan penerima hibah dalam menyetor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terus terjadi setiap tahun.
“Inspektorat Provinsi yang menjadi ujung tombak pengawasan belum optimal menjalankan tugasnya. Padahal, tugas ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007,” tegas Acek dalam orasinya.
Data investigasi IPPAMA menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, kerugian negara mencapai Rp3,19 triliun. Tahun 2020 mencatat angka tertinggi sebesar Rp1,5 triliun, disusul Rp1,02 triliun pada 2021. Sementara itu, kerugian tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai Rp14,05 miliar dan Rp661 miliar.
Kerugian ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
IPPAMA menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memiliki tanggung jawab besar atas lemahnya pengawasan ini. Acek menegaskan bahwa inspektorat di bawah kendali gubernur harus memperkuat fungsinya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Kerugian besar ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pengawasan. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang lalai dan memperbaiki mekanisme pengendalian internal,” tambahnya.
Selain itu, IPPAMA menyerukan pentingnya edukasi kepada generasi muda terkait bahaya korupsi. Aksi damai ini juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pencegahan korupsi di semua lini dalam 100 hari kerjanya.
IPPAMA berharap aksi ini mendorong masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
"Kami ingin pemerintah mendengar suara rakyat dan menjamin bahwa anggaran yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur," tutup Acek.
(Ag/SPn)
