Surabaya, Seputarperistiwanews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya tengah bekerja keras untuk memastikan partisipasi pemilih yang maksimal dalam Pilkada 2024.
Dengan target mencapai 75% partisipasi, Subairi Komisioner KPU Surabaya yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan target tersebut.
“Kami tidak hanya fokus pada angka, tetapi pada kesadaran warga akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Pemilihan wali kota dan gubernur pada 27 November 2024 adalah momentum bagi demokrasi di Surabaya dan Jawa Timur,” jelasnya Senin (2/9/2024).
Subairi mengungkapkan bahwa KPU Surabaya telah menyusun strategi sosialisasi yang intensif dan menyeluruh.
“Sosialisasi tidak bisa hanya dilakukan di satu level, kami harus menjangkau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Semua struktur, termasuk PPK dan PPS, akan terlibat aktif untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya hadir di TPS,” tuturnya.
Optimisme Subairi bukan tanpa alasan. Dia mencatat, partisipasi pemilih pada Pemilu Februari 2024 lalu menunjukkan animo yang sangat positif. Hal ini menjadi dasar keyakinan bahwa warga Surabaya akan kembali berbondong-bondong ke TPS, apalagi dengan dua agenda besar pemilihan di hadapan mereka.
Saat ini, baru satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang resmi mendaftar, yakni pasangan petahana Eri Cahyadi dan Armuji. Dengan batas akhir pendaftaran yang semakin dekat.
Subairi menyebutkan, “Jika sampai 4 September 2024 tidak ada calon lain yang mendaftar, maka kami akan menghadapi situasi calon tunggal melawan kotak kosong. Ini tentunya menambah dinamika Pilkada kali ini.”
Namun, dia menegaskan bahwa KPU Surabaya siap menghadapi segala kemungkinan. “Kami fokus pada upaya menjaga partisipasi publik, baik dengan satu pasangan calon maupun lebih. Demokrasi tetap harus berjalan dengan penuh partisipasi,” tutup Subairi.
Melalui berbagai inisiatif dan strategi, KPU Surabaya bertekad untuk menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, di mana suara setiap warga menjadi penentu arah masa depan kota dan provinsi.
(Ag/SPn)
