Hartanto Boechori : Organisasi Lain Menggunakan singkatan 'PJI', Tidak Beretika
Acara pelantikan berlangsung pada Kamis (27/06/24) di Ballroom Majapahit hotel Ramayana Makassar dan dihadiri oleh Pejabat Gubernur Sulsel diwakili Kepala Dinas Kominfo Sulsel, perwakilan Forkompinda Sulawesi Selatan, Pangdam XIV Hasanuddin, Walikota Makassar, Bupati Maros, Polda Sulsel, Ditnarkoba Polda Sulsel, Polres, dan lain lain, serta sejumlah Pengurus Ormas di Sulsel.
Hartanto Boechori dalam sambutannya menegaskan bahwa singkatan PJI secara resmi milik Persatuan Jurnalis Indonesia yang terdaftar di Dewan Pers sejak tahun 1998. Ia menyoroti pentingnya etika dalam penggunaan nama organisasi dan hak merk 'PJI.
“Persatuan Jurnalis Indonesia disingkat PJI terdaftar, tercatat resmi di Negara dan di Dewan Pers sejak tahun 1998, Kami juga pemegang hak merk Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI). Terlebih lagi Surat Resmi Dewan Pers kepada kami juga menegaskan, PJI yang tercatat di Dewan Pers hanya PJI dibawah kepemimpinan saya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa organisasi jurnalis harus beretika serta tidak mungkin ada organisasi lain yang mempunyai legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan singkatan PJI.
“Kalau mengaku organisasi jurnalis, beretikalah, bila akan menggunakan singkatan PJI tunjukkan legalitas kalian,” imbuhnya.
Boechori juga menekankan perlunya mengikuti UU Pers dan kode etik jurnalistik, serta menawarkan mediasi melalui Dewan Pers atau PJI untuk menyelesaikan sengketa pers.
“Sengketa Pers adukan ke Dewan Pers atau ke PJI bila jurnalisnya anggota PJI. Kami akan memediasi semua pihak di Kantor Bid Humas Polda Sulsel”, jelasnya
Akbar Hasan secara resmi dinyatakan sebagai Ketua DPD PJI Sulsel setelah dilakukan Prosesi pelantikan termasuk penandatanganan berita acara, serah terima stempel, Piagam Pakta Integritas serta penyerahan SK dan Panji PJI.
Akbar Hasan yang akrab disapa Akbar Polo kemudian secara resmi dinyatakan sebagai Ketua DPD PJI Sulsel untuk periode 2024-2028.
“Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia Sulawesi Selatan, sah di bawah Pimpinan Bung Akbar Polo," pungkasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, melalui perwakilan Kepala Dinas Kominfo Sulsel Andi Winarno Eka Putra, menggaris bawahi pentingnya peran jurnalis dalam menjaga kredibilitas berita, menjunjung tinggi kode etik dan meningkatkan profesionalisme serta berintegritas.
Dalam wawancaranya, Akbar Hasan menyampaikan tekadnya untuk membentuk Dewan Pimpinan Cabang PJI di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan serta meningkatkan jumlah anggota PJI di wilayah tersebut. Hal ini sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan keberadaan dan pengaruh PJI dalam dunia jurnalistik di daerah tersebut.
“Tahap awal ini anggota PJI Sulsel total masih 27 jurnalis, 24 diantaranya pimpinan media. Tetapi saya targetkan, tahun ini 24 Kabupaten Kota di Sulsel akan terbentuk DPC PJI. Saya akan mem-PJI-kan jurnalis di Sulsel,” tekadnya.
(Ag/SPn)
